Mempertanyakan Peran Daerah dalam Tata Kelola Migas

Artikel

Addthis

Syarif Hidayat, Ph.D, Peneliti LIPISyarif Hidayat, Ph.D, Peneliti LIPISalah satu  tujuan politik pengelolaan migas adalah terciptanya kemakmuran bagi segenap masyarakat secara adil dan merata. Tujuan tersebut mensyaratkan system pembagian peran  dan kewenangan serta hasil pembagian sumber daya migas antar tingkat pemerintah, yakni pusat-pemerintah daerah.

Termasuk kewenangan  pengelolaan migas. Yakni berada  di pemerintah pusat, meski hasil  migas akan didistribusikan ke daerah melalui mekanisme dana bagi hasil.  Ketidakpuasan bagi hasil dan keterlibatan yang dianggap minimal membuat daerah menuntut lebih. Dalam konteks bungan pusat dan daerah, bagaimana posisi dan peran pemerintah daerah agar manfaat sumber daya alam termasuk migas di wilayah bisa optimal bagi kesejahteraan rakyat?

Menyangkut  pembagian kewenangan, menurut Syarif Hidayat, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI) bahwa pengelolaan migas dalam UU No. 32 Tahun 2004 kewenangan berada pada  pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sedangkan pengelolaan tambang (secara umum) yang diserahkan ke pemda adalah dalam bentuk  pertambangan galian C, diantaranya pasir dan batu.

Meski demikian, menurut Syarif, pemda sebagai penyelenggara Negara di tingkat daerah tetap dilibatkan dalam pengelolaan pertambangan. “Kalau kewenangan dibatasi tetap di tangan pemerintah pusat, pemda berperan membantu pemerintah pusat dalam mengawasi dan mengelola. “jelasnya.

Menyangkut Dana Bagi Hasil, secara formal merupakan bagian kompensasi yang diberikan kepada daerah karena tambang-tambang dan kegiatan eksplotasi berada di daerah. DBH, yang secara  ekonomi harus dimaknai sebagai keuntungan langsung bagi daerah dari perusahaan/swasta yang mengelola SDA. Disamping itu, akan didapatkan multiplier effect bagi perekonomian daerah/masyarakat. Misal, munculnya usaha-usaha baru, penyerapan tenaga kerja, tersedianya infrastruktur dan sebagainya.

Peran Daerah dan DBH

Berkenaan  dengan DBH, Syarif Hidayat  kembali  menjelaskan, setidaknya terdapat dua pola perhitungan, yakni profit sharing (bagi keuntungan dari total produksi). Pembagian berjenjang berdsarkan prosentase tertentu, baik perusahaan (kontraktor) dengan pemerintah pusat, maupun pemerintah pusat dengan daerah (provinsi-kabupaten/kota).

Soal tuntutan  daerah agar porsi pembagian lebih besar. Syarif menjelaskan, bahwa potensi SDA migas  tak dimiliki setiap daerah. Pembagian lebih besar ke pemerintah pusat bisa dimengerti, karena tugasnya mengatur distribusi hasil penirimaan Negara. Termasuk hasil migas. Terutama ke daerah-daerah yang  tak memiliki, potensi SDA, agar tak  terjadi ketimpangan tinggi antar daerah.

Namun demikian, pengelolaan dana hasil migas harus dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga daerah penghasil SDA tak curiga terhadap pemerintah pusat. Baik mekansime pencairan dana , besar maupun pengalokasian.

“Yang menerima  bagi hasil dari perusahaan melalui kemenkeu. Jadi, transparansi harus dimulai dari  kementerian ini. Termasuk berapa banyak DBH darimana jumlah DBH, serta  berapa banyak yang akan dialokasikan ke daerah dan sebagainya,” lanjut Syarif.

Yang juga penting menurutnya, pengawasan penyaluran dana untuk menjaminkan transparansi dan akuntabilitas. Bahkan Syarif juga mengusulkan perlu dibentuk lembaga independen untuk mengawasi DBH. Lembaga-lembaga yang selama ini ada, misal Dewan Pertimbangan Otonomi /Daerah (DPOD) belum berfungsi maksimal, temasuk hal mengawasi  bebagai regulasi di daerah yang kontraproduktif dengan upaya amendorong iklim investasi.

Pengamat  Otonomi Daerah terkait sektor migas, Cornelia S.R.E Oentarti juga mengeluhkan beberapa hambatan investai migas di daerah. Misal, adanya peraturan dearah  (perda) yang malah menghambat investasi migas di daerah. Persoalan sulitnya  pembebasan lahan, pungutan yang mengakibatkan biaya lebih besar  dan beberapa lainnya. Padahal, tidak tercapainya target produksi nasional sebagai akibat terhambatnya kegiatan operasi di lapangan akan berdampak signifikan terhadap penerimaan nasional APBN). “Kalu APBN  terpengaruh, tentu akan berdampak pada struktur  keuangan daerah, jadi saling terkait,” tegasnya kembali.

Masih menurut  Cornelia, bahwa otonomi daerah tidak akan berjalan tanpa bermitra dengan investor atau pihak swasta. Untuk itu, disamping  sinergi antar kementerian, sinergi antara pemerintah pusat daerah  juga penting. Termasuk peraturan yang dikeluarkan. Yang tak kalah penting, lanjutnya, pemerintah daerah harus punya terobosan agar menarik investor berinvestasi di daerah. Misal, memberi kemudahan izin dan jaminan kenyamanan. “Kemudahan investasi di daerah, manfaatnya akan kembali ke masyarakat di daerah juga,” yakin Cornelia, menutuf diskusi dengan INDOCITA.

Berharap Pada CSR

Bentuk lain dari manfaat pengelolaan SDA  migas di dearah adalah program CSR-Community  Development. CSR adalah bagian bentuk  “kompensasi” perusahaan atas dampak dari kegiatan eksploitasi  yang dilakukan. Sehingga program CSR bisa dialokasikan untuk rehabilitasi lingkungan  dan sosial, terutama di wilayah industri tersebut melakukan usaha bisnis.

Melalui alokasi program CSR, Syarif berharap bisa menggerakan sektor usah kecil dan usah aekonomi produkstif masyarkat  berbasis pada potensi tersedia. Menyangkut pelaksanaan, dijelaskan, terdapat beberapa pola. Ada pola dimana pengusaha menyerahkan dana CSR kepada pemda, lalu terserah pemda mendistribusikan kemana. “Beberapa kasus yang membuat CSR gagal, karena begitu masuk ke pemda, biasanya uang ini diberlakukan seakan-akan  sebagai uang pemda dan diperlakukan sebagai proyek,” jelasanya.

Pola lainnya, program CSR dijalankan sendiri oleh perusahaan dengan melibatkan pemda dan  masyarakat. Namun, Syarif mengingatkan, “masyarakat” yang dimaksud ini bukan masyarakat elit. Namun, masyarakat yang terkena dampak dan rentan sosial-ekonomi. Untuk itu, seharusnya para  pihak terkait  harus turut dalam pengawasan program CSR, tak terkecuai perusahaan. “Perusahaan bisa menaikan maupun mengurangi alokasi dana  CSR jika program tidak capai sasaran,” tegas Syarif.

Alternatif CSR adalah melalui kelembagaan Community Based Development Organization (CBDO) . Menurutnya, CSR bukan hanya menyangkut masalah dana tetapi aspek kelembagaan. CBDO adalah  lembaga independent yang didalamnya  terdiri berbagai  pihak termasuk perwakilan  masyarakat. Keterlibatan elemen  pemda adalah fasilitator  dan membantu melancarkan hubungan masyarakat dengan swasta  serta pihak lain.

Secara filosofis, CBDO bagian dari upaya penyiapan kelembagaan di masyarkat agar mandiri mengelola  berbagai program pembangunan masyarakat, termasuk CSR. ini penting, mengingat  kegiatan perusahaan mengekstraksi SDA migas  akan berlangsung sementara, sehingga ini merupakan penyiapan sosial-ekonomi serta kelembagaan masyarakat pasca tambang.

CBDO juga bisa melakukan pengembangan –pengembangan  usahanya  serta menjalin kerjasama dengan pihak lain. Misal, dengan penyedia modal atau pasar. Termasuk  dengan lembaga akademik, terkait survey atau penilaian potensi usaha. Dalam meningkatkan kualitas kelembagaan CBDO, pengelolaan  harus dilakukan profesional. Peningkatan kualitas pengelola lembaga, baik pengetahuan dan keterampilan menjadi kunci utama keberhasilan CBDO.

Sejalan penjelasan Syarif Hidayat, sebenarnya pada beberapa daerah telah berusaha menemukan formulasi pelaksanaan program CSR-comdev, baik dari sisi program maupun kelembagaan. Salah satunya di Kabupaten Sumenep.

Di Kabupaten  Sumenep, setidaknya terdapat beberapa perusahaan migas beroperasi di wilayah ini. Sebut saja diantaranya ARCO, BP Kangean, Santos dan lainnya. Untuk mengefektifkan program SCR melalui comdev ke masyarakat, dibentuk komite pengembangan Masyarakat. Terdiri dari unsur pemerintah daerah, perusahaan setempat dan perwakilan masyarakat.  Komite pengembangan Masyarakat Kabupaten Sumenep dikuatkan  melalui keputusan Bupate Sumenep Nomor 185/31/KEP/435.013/2007. Di beberapa kecamatan juga dibuat komite yang sama.

Dalam perjalannya, komite ini cukup efektif meredam berbagai tuntutan masyarkaat ke perusahaan, sehingga konflik terhindari.. Lembaga ini juga mengkoordinasikan bebagai program pembangunan baik dari pemerintah maupun CSR-comdev untuk mengatasi tumpang tidih program. Kekuatan lembaga  ini ada pada masyarakat sebagai aktor utama kelembagaan pengelola program  CSR-comdev. Sayangnya, Ketua Komiete Pengembangan Masyarakat Kabupaten Sumenep Moch Dahlan ketika dihubungi INDOCITA melalui sambungan teleopon enggan dimintai keterangan lebih lanjut.

Terlepas dari apapun kelmbagaan untuk mengelola  program CSR-comdev, yang terpenting harus  menempatkan  masyarakat sebagai pengelola utama. Pembinaan dan pendampingan harus dilakukan agar kelembagaa ini bisa “berdaya”, baik sisi sosial  maupun kelembagaan. Sehingga , jika kelembagaan ini “berdaya”, berapapun dana yang ada bisa terkelola dan efektif dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. (budi R. Mnulya. Laporan: Ceppy Febrinika Bachtiar dan Hasrul).

Sumber: INDOCITA

Add comment


Security code
Refresh


Who's Online

Kami memiliki 25 Tamu online

Web Developer

Web Developer: santany, email:santany32@gmail.com, owner@kreatifweb.net, phone: +62-21-92757589, 0818 871 357, http://www.kreatifweb.net